Komisi I DPRD Indramayu Gelar Rapat Kerja, Soroti Netralitas ASN Jelang Pilkada

NETRALITAS. Ketua Komisi I DPRD Indraamayu, Drs H Eddy Mulyadi MM bersama Ketua DPRD Indramayu, H Syaefudin SH MH, usai rapat kerja, Selasa 2 Juli 2024.(utoyo prie achdi)
NETRALITAS. Ketua Komisi I DPRD Indraamayu, Drs H Eddy Mulyadi MM bersama Ketua DPRD Indramayu, H Syaefudin SH MH, usai rapat kerja, Selasa 2 Juli 2024.(utoyo prie achdi)

INDRAMAYU, BRITAIN – Komisi I DPRD Indramayu menggelar rapat kerja dengan mengundang pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Indramayu, Selasa 2 Juli 2024.

Rapat kerja sebenarnya akan membahas terkait netralitas ASN menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Namun disayangkan, dari pihak BKPSDM tidak hadir. Hanya dari Bawaslu yang hadir.

DPRD menilai sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Indramayu sudah kebablasan. Mereka secara terang-terangan telah melakukan ajakan untuk memilih calon tertentu pada pilkada 2024.

“Sebenarnya rapat kerja ini penting, untuk menyelamatkan ASN itu sendiri. Sayang dari pihak BKPSDM tidak hadir dan tidak ada konfirmasi, ” kata Ketua Komisi I DPRD Indramayu, Drs H Eddy Mulyadi MM.

Eddy mengaku prihatin  karena sejumlah pejabat secara terang-terangan telah melanggar netralitas ASN. Meski secara resmi belum ada penetapan pasangan calon bupati untuk pilkada 2024, namun apa yang dilakukan sejumlah pejabat sangat memprihatinkan.

“DPRD sesuai tugasnya melakukan pengawasan. Ini juga untuk mengingatkan ASN agar tidak melanggar netralitas,” tegas mantan Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu ini.

Eddy mengungkapkan, di lapangan ditemukan sejumlah pejabat secara terang-terangan mengajak ASN maupun PPPK untuk memilih calon bupati tertentu di pilkada nanti.

Temuan ini dinilai DPRD sudah mengarah kepada pelanggaran dan harus ditindak lanjuti.

“ASN itu sudah diatur harus netral, baik dalam undang-undang Pemilu, undang-undang ASN, termasuk dalam surat keputusan bersama Menpan RB, KSN, dengan KPU itu ada kesepakatan bersama bahwa ASN itu harus netral,” ungkap Eddy.

Eddy mengatakan, dari temuan tersebut, diketahui sejumlah pejabat tinggi di lingkup Pemkab Indramayu diduga ikut terlibat dalam pelanggaran netralitas ASN.

Eddy mengatakan, ia tidak tahu secara pasti ajakan mendukung tersebut berlangsung dalam kegiatan apa.

Namun bukti-bukti yang menunjukkan pengarahan agar mendukung salah satu calon bupati tersebut sudah dikantongi oleh Komisi I DPRD Indramayu.

Ketua DPRD Indramayu, H Syaefudin SH MH mengaku kecewa dengan ketidak hadiran BKPSDM Indramayu dalam rapat tersebut. Menurutnya, ini akan menjadi catatan tersendiri oleh legislatif. Padahal DPRD ingin mendapat penjelasan soal dugaan netralitas ASN tersebut.

DPRD Indramayu pun dalam hal ini tidak akan melakukan pemanggilan kedua dan akan langsung menindaklanjuti masalah ini kepada Komisi ASN.

“Kita akan melakukan tindak lanjut terkait masalah ini dengan Komisi ASN di Jakarta. Kita akan tangani serius masalah ini, jangan sampai lah ada ASN menjadi korban politik, ” tegasnya. (oet)

 

Berita Indramayu

Pusatnya berita indramayu

Related posts

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

ban11

Recent News