INDRAMAYU, BRITAIN – Keberhasilan Dewan Pembina Yayasan Darul Ma’arif Kaplongan, H Dedi Wahidi, dalam mengelola dan memajukan Kampus Hijau Kaplongan sebagai lembaga pendidikan, memang banyak menuai pujian.
Kampus Hijau Kaplongan yang berada di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini mengalami perkembangan pesat. Bahkan saat ini sudah memiliki 9 lembaga pendidikan. Mulai TK NU, SD NU, SMP NU, SMA NU , SMK NU, SMK Kelautan NU, Pondok Pesantren Darul Ma’arif dan Universitas Darul Ma’arif ( UDM) Indramayu.
Keberhasilan ini ternyata menarik perhatian pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, untuk belajar tentang Kebijakan Politik Pendidikan di Kampus Hijau Kaplongan.
Ratusan mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dari program S1 maupun S2 mendatangi Kampus Hijau Kaplongan, Senin 27 Mei 2024. Mereka didampingi Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Dr Ahmad Rifai MPd, dan Dr H Masduki Duriyat MPd, selaku Dosen Analisis Kebijakan Pendidikan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Kedatangan mereka disambut H Dedi Wahidi, kemudian langsung diajak keliling meninjau ke Area Kawasan Kampus Hijau Kaplongan yang cukup sejuk dan asri.
Usai meninjau area Kampus Hijau, seluruh rombongan mahasiswa mengikuti Kuliah Perdana dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Darul Ma’arif Kaplongan H Dedi Wahidi yang juga sebagai Anggota DPR RI Komisi V, dengan mata kuliah yang mengambil Tema ” Kebijakan Politik Pendidikan”, di Gedung Kesenian dan Budaya Darul Ma’arif Kaplongan.
Ketua Dewan Pembina Yayasan Darul Ma’arif Kaplongan H Dedi Wahidi, di hadapan mahasiswa menyampaikan sejumlah kebijakan di bidang pendidikan, saat ia masih duduk di Komisi X DPR RI.
Diantaranya mengusulkan adanya Bantuan Operasional Siswa (BOS) bagi siswa SD, kemudian juga BOS siswa SMA/SMK dan MA. Bahkan kemudian juga mengusulkan adanya Bantuan Siswa Miskin (BSM) hingga beasiswa kuliah, yang kemudian di era Prsiden Jokowi menjadi KIP Kuliah, dan masih banyak program lainnya.
Ditanya mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mengalami kenaikan sangat tinggi dan ditolak mahasiswa, Dewa –sapaan akrabnya- mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berbuat banyak karena saat ini duduk di Komisi V, bukan di Komisi X yang membidangi masalah pendidikan.
Sementara Dosen Pengampu Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Dr H Masduki Duriyat MPd, saat dikonfirmasi terkait dengan kenaikan Uang Kuliah Tunggal ( UKT ) menuturkan, kenaikan UKT akibat implikasi dijadikannya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) dimana PTN BH ini diberikan otonomi untuk membuat anggaran sendiri dan melaporkannya.
“Ini yang membuat UKT mahasiswa di Indonesia naik ugal-ugalan dan ironisnya ketika ada pejabat dari kementerian pendidikan ditanya tentang kenaikan UKT di PTN BH alasannya karena di PTN itu masuk katagori tersier ( sunah). Ini kan namanya gagal fokus,” ungkapnya.
Dikatakan, seharusnya kita membangun negeri yang berkeberadaban itu dimulai dari Pendidikan Tinggi, kalau kenaikan UKT ini dibiarkan terus naik ugal-ugalan seperti ini, tentunya ini akan menimbulkan kontaminasi baru ditengah tengah masyarakat.
“Ini harus segera dikritisi oleh DPR sebagai wakil rakyat untuk segera memberikan masukkan kepada Menteri Pendidikan dan apabila hal ini terus dibiarkan seperti ini maka Pendidikan Tinggi di Indonesia gagal total, karena pendidikan yang bermutu itu adalah milik semua warga negara Indonesia sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945,” tegasnya.(oet)
